
DPR RI dan pemerintah sudah bulat sepakat: RUU Pelindungan Ketenagakerjaan akan resmi diketuk menjadi undang-undang pada Rapat Paripurna yang dijadwalkan berlangsung Selasa, 6 Oktober 2026.
Kesepakatan ini dicapai sehari sebelumnya, tepatnya Senin 5 Oktober 2026, dalam Rapat Pleno Komisi IX DPR RI bersama pemerintah yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.
Bagi para tenaga kerja dan profesional di berbagai bidang, pengesahan undang-undang ini bisa menjadi momen penting. Aturan perlindungan ketenagakerjaan yang lebih kuat berpotensi berdampak langsung pada hak dan keamanan kerja jutaan pekerja di seluruh Indonesia.
Langkah formal pengesahan tinggal selangkah lagi. Setelah Rapat Paripurna besok rampung, RUU ini resmi bertransformasi menjadi produk hukum yang mengikat dan berlaku secara nasional.
Sumber: Sindonews
Baca Juga

MagangHub: Program Pemagangan Nasional Jembatan Kampus ke Dunia Kerja

Pemerintah Tekankan Respons Karhutla sebagai Prioritas Nasional

Krisis Karhutla Berlanjut 4 Bulan, DPR Minta Pemerintah Ambil Tindakan Cepat

