
Lebih dari sebelas ribu personel polisi dikerahkan untuk mengawal unjuk rasa elemen buruh di kawasan Gedung DPR/MPR, Jakarta Pusat, Selasa ini. Namun bukan sekadar penjagaan biasa — pendekatan yang dipakai justru mengedepankan komunikasi dua arah, bukan kekuatan.
Kepala Biro Operasi Polda Metro Jaya Brigjen Pol. La Ode Aries El Fathar menyebut total 11.261 personel disiagakan di lokasi, ditambah 2.055 anggota Polantas yang bertugas mengatur kelancaran lalu lintas di sekitar area demonstrasi. Ini dilakukan agar aktivitas warga yang tidak ikut aksi tetap bisa berjalan normal.
“Pengamanan tersebut dilakukan dengan mengedepankan pendekatan yang humanis, dialogis, dan terukur,” ujar La Ode. Ia menegaskan bahwa penyampaian pendapat adalah hak konstitusional warga negara yang wajib dihormati, sehingga polisi hadir sebagai pelayan, bukan penghalang.
Di lapangan, para petugas menjalin komunikasi intensif dengan koordinator aksi dari pihak buruh. Pengaturan arus lalu lintas juga dilakukan secara fleksibel, menyesuaikan kondisi yang berkembang di sekitar kawasan DPR/MPR.
Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto turut menekankan bahwa prioritas utama adalah keselamatan semua pihak. “Yang kita kedepankan adalah komunikasi dan sikap saling menghormati. Polisi bersama masyarakat menjaga agar ruang demokrasi tetap aman, tertib, dan sejuk, dengan keselamatan seluruh pihak sebagai prioritas,” kata Budi.
Aksi buruh kali ini menjadi ujian nyata bagaimana aparat keamanan bisa menjadi jembatan antara hak bersuara warga dan ketertiban umum — sebuah keseimbangan yang tidak mudah, namun tampaknya menjadi komitmen yang coba ditunjukkan hari ini.
Sumber: Antara News
Baca Juga

MagangHub: Program Pemagangan Nasional Jembatan Kampus ke Dunia Kerja

Pemerintah Tekankan Respons Karhutla sebagai Prioritas Nasional

Krisis Karhutla Berlanjut 4 Bulan, DPR Minta Pemerintah Ambil Tindakan Cepat

