
Pemerintah mengalokasikan dana tambahan sebesar Rp20 triliun dari APBN untuk memperkuat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan BPJS Kesehatan. Komitmen ini disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar pada acara Satya JKN Awards 2026 di Jakarta.
Menurut Menko Muhaimin, “Presiden memiliki komitmen tinggi untuk terus menjadikan BPJS Kesehatan ini, pelaksanaan dari Jaminan Kesehatan Nasional yang andal, yang profesional, yang tangguh sehingga akses kesehatan bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia.” Dana tambahan ini menjadi wujud nyata dari dedikasi pemerintah untuk meningkatkan layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat.
Dari total Rp20 triliun itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito menjelaskan bahwa Rp10 triliun telah dicairkan pada Oktober 2026, sementara sisanya akan disalurkan bulan November mendatang. Pencairan bertahap ini dimaksudkan untuk memastikan penggunaan dana berjalan efektif.
Isu tentang penghapusan JKN yang sempat beredar di media sosial dibantah tegas oleh pihak BPJS Kesehatan. Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah menegaskan bahwa “Program JKN merupakan program negara yang diselenggarakan berdasarkan amanat undang-undang, informasi mengenai penghapusan BPJS Kesehatan yang beredar di media sosial tidak benar.”
BPJS Kesehatan didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sementara sistem JKN berlandaskan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Program ini tetap beroperasi sebagai bagian dari komitmen negara memberikan perlindungan kesehatan kepada seluruh penduduk Indonesia.
Sumber: Antara News
Baca Juga

Perubahan Mood saat Hamil: Apa yang Dialami Irish Bella dan Bagaimana Mengatasinya

Akademisi dan Industri Kolaborasi Teliti Masalah Kesehatan Ibu dan Anak Indonesia

Rokok Ternyata Picu Demensia, Risiko Naik Seiring Banyaknya Batang yang Dihisap

