Menkes Budi Usul Perkuat Dana WHO Lewat Iuran Wajib Negara Anggota

Menkes Budi Usul Perkuat Dana WHO Lewat Iuran Wajib Negara Anggota

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengajukan usulan agar negara-negara anggota Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperbesar kontribusi wajib mereka. Tujuannya untuk memastikan WHO memiliki sumber pendanaan yang stabil dan dapat menjalankan tugas kesehatan global dengan lebih efektif.

Budi menyampaikan ide tersebut dalam wawancara dengan AFP pada November 2026. Saat ini, dia adalah salah satu dari tujuh calon yang bersaing memperebutkan jabatan Direktur Jenderal WHO dalam pemilihan yang dijadwalkan Mei 2027.

Menurut Budi, sebelum mencari dana tambahan, WHO perlu mengevaluasi prioritas program dan cara menggunakan anggarannya. Dia menyarankan organisasi tersebut fokus pada program-program yang lebih sedikit namun lebih jelas targetnya. “Prioritasnya adalah meninjau kembali fungsi-fungsi WHO, mendapat kesepakatan dari negara-negara anggota, kemudian kita mencari pendanaan baru,” ujar Budi.

Saat ini, kontribusi wajib negara anggota (disebut assessed contributions) hanya menyumbang 20 hingga 30 persen dari total anggaran WHO. Sisanya berasal dari sumbangan sukarela pemerintah dan donor lainnya, yang menurut Budi membuat organisasi tersebut bergantung pada pihak tertentu.

Budi mendorong agar kontribusi rutin negara anggota ditingkatkan menjadi lebih dari 50 persen dari total anggaran. Dia percaya hal ini masih dapat ditanggung negara anggota meskipun menghadapi tekanan keuangan global. “Setiap negara mengatakan bahwa WHO perlu berkelanjutan. Organisasi tidak bisa berkelanjutan jika kontribusi anggotanya hanya 20 atau 30 persen dari total anggaran,” jelasnya.

Usulan ini muncul setelah Amerika Serikat keluar dari WHO pada Januari 2026. Meski AS adalah penyumbang dana besar, Budi menilai keluarnya negara tersebut tidak secara langsung membuat anggaran WHO berkurang drastis dibanding periode sebelum pandemi Covid-19.

Selain soal pendanaan, Budi ingin mendorong negara-negara anggota menandatangani perjanjian pandemi global dengan dana khusus. Tujuannya memastikan semua negara memiliki akses yang sama terhadap vaksin, obat, dan alat tes jika pandemi baru terjadi, mengingat pengalaman Covid-19 menunjukkan ketimpangan akses yang jelas antarnegara kaya dan negara berkembang.

Budi juga menilai WHO belum sepenuhnya siap menghadapi wabah besar berikutnya. Dia menekankan pentingnya perhatian dan pendanaan lebih besar untuk menangani penyakit menular di negara-negara berpenghasilan rendah. Jika terpilih sebagai Direktur Jenderal, Budi berkomitmen untuk membuka dialog dengan pemerintah AS tentang kemungkinan kembalinya negara tersebut ke organisasi internasional ini.

Sumber: Liputan6

Baca Juga

Scroll to Top