BPJS Kesehatan Bantah Isu Penghapusan JKN, Program Tetap Berlaku

BPJS Kesehatan Bantah Isu Penghapusan JKN, Program Tetap Berlaku

Beredar kabar di media sosial bahwa Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) akan dihapus dan dialihkan ke Koperasi Merah Putih. Isu ini memicu kekhawatiran di kalangan pengguna platform Threads dan pengguna media sosial lainnya tentang masa depan program kesehatan yang selama ini mereka andalkan.

BPJS Kesehatan segera merespons dengan menyangkal berita tersebut. Organisasi ini menegaskan bahwa JKN adalah program negara yang terus berjalan normal sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak akan dihapuskan.

Rizzky Anugerah, Kepala Humas BPJS Kesehatan, menjelaskan landasan hukum yang kuat di balik program ini. Dia menyatakan: “Program JKN merupakan program negara yang diselenggarakan berdasarkan amanat undang-undang, informasi mengenai penghapusan BPJS Kesehatan yang beredar di media sosial tidak benar. Sampai saat ini, Program JKN tetap berjalan dan kami fokus meningkatkan pelayanan.”

JKN didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sementara sistem operasionalnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Kedua dasar hukum ini memberikan fondasi yang jelas untuk keberadaan BPJS Kesehatan sebagai lembaga penjamin kesehatan masyarakat.

Selain itu, program JKN juga terikat pada amanat Konstitusi—khususnya Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945—yang mengatur hak rakyat atas jaminan sosial dan tanggung jawab negara dalam penyelenggaraannya. Ini menunjukkan bahwa JKN bukan sekadar kebijakan sementara, melainkan komitmen jangka panjang negara terhadap kesejahteraan sosial.

BPJS Kesehatan mengimbau masyarakat agar lebih kritis dalam menerima informasi dari media sosial. Sebelum menyebarkan berita, perlu dipastikan terlebih dahulu kebenarannya melalui sumber-sumber resmi yang terpercaya.

Bagi peserta yang ingin memverifikasi status kepesertaan atau mencari informasi resmi tentang JKN, dapat menggunakan aplikasi Mobile JKN atau menghubungi Pelayanan Administrasi melalui WhatsApp (PANDAWA) di nomor 08118165165. Langkah ini memastikan setiap pertanyaan dijawab langsung oleh pihak yang berwenang dan tidak tersebar lagi informasi keliru di tengah masyarakat.

Sumber: Liputan6

Baca Juga

Scroll to Top